DPRD Tubaba Sepakati 11 Raperda 2026, Tiga Di Antaranya Hasil Inisiatif Legislatif
ANDALASNET.COM
Tubaba - DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Pemerintah Kabupaten Tubaba menyepakati 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Senin (09/11/2026).
Persetujuan bersama tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Tubaba dalam membentuk regulasi daerah. Sebanyak 11 Raperda yang disepakati terdiri atas 8 Raperda usulan Eksekutif dan 3 Raperda Inisiatif DPRD.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Lantai II Gedung DPRD Tubaba dan dihadiri Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., bersama Wakil Bupati Nadirsyah.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta para camat se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap 11 Raperda tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kesepakatan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Adapun 8 Raperda usulan Eksekutif yang disepakati meliputi:
- Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.
- Raperda tentang Perangkat Tiyuh.
- Raperda tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sementara itu, 3 Raperda Inisiatif DPRD yang turut disepakati, yaitu: - Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual.
- Raperda tentang Pelestarian Budaya Lampung dan Bahasa Daerah di Lembaga Publik.
- Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudi Daya Ikan.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), serta Tim Pemerintah Daerah yang telah berperan aktif dalam proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama tersebut.
Menurutnya, 11 Raperda tersebut mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, penguatan tata kelola pemerintahan tiyuh, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset milik daerah, hingga peningkatan pelayanan publik, pelestarian budaya, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa persetujuan bersama tersebut merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah. Tahapan selanjutnya adalah memastikan setiap Raperda dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, Bupati menginstruksikan perangkat daerah terkait agar mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan, termasuk penyusunan peraturan pelaksana apabila diperlukan, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapan teknis sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ini, diharapkan 11 Raperda tersebut dapat menjadi landasan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Persetujuan terhadap 11 Raperda tersebut menjadi salah satu wujud sinergi DPRD Tubaba bersama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi mewujudkan Tubaba yang semakin sejahtera, merata, kreatif, inovatif, dan maju. (ADV)
