Perbandingan Kekayaan Kepala Dinas dan Sekretaris PUPR Tubaba

 ANDALASNET.COM  

Tubaba - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perbandingan menarik antara dua pejabat struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba): Kepala Dinas Iwan Mursalin dan Sekretaris Dinas Sadarsyah. 

Berdasarkan laporan periodik per 31 Desember 2024, kekayaan Sadarsyah tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan atasannya, dengan selisih signifikan. 

Kenaikan Kekayaan 2018–2024 

Sadarsyah Saat pertama kali melaporkan LHKPN pada 2018, ketika menjabat sebagai Kepala Bidang, total kekayaannya tercatat sebesar Rp1.052.500.000. Pada 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi Rp6.562.528.664, atau naik sebesar Rp5.510.028.664 setara +523,52%. 

Iwan Mursalin Laporan awal pada 2018 menunjukkan kekayaan sebesar Rp2.821.800.000. Pada 2024, kekayaan tersebut meningkat menjadi Rp5.037.138.871, bertambah Rp2.215.338.871 atau +78,48%. 

Rincian Kekayaan Iwan Mursalin (LHKPN 2024) 

Total kekayaan: Rp5.037.138.871 (tanpa hutang). 

1. Tanah dan Bangunan – Rp3.373.000.000 (66,94%) 

Bandar Lampung, 337 m²/510 m² – Hasil sendiri – Rp648.000.000 

Bandar Lampung, 695 m²/300 m² – Hibah tanpa akta – Rp1.200.000.000 

Mesuji, 3.000 m² – Hasil sendiri – Rp150.000.000
Mesuji, 30.000 m² – Hasil sendiri – Rp150.000.000 

Tubaba, 700 m²/200 m² – Hasil sendiri – Rp650.000.000 

Tubaba, 460.000 m² – Hasil sendiri – Rp575.000.000 

2. Alat Transportasi dan Mesin – Rp492.000.000 (9,77%)
Honda CR-V 2020 – Rp410.000.000
Ford Fiesta 2014 – Rp82.000.000 

3. Harta Bergerak Lainnya – Rp479.651.900 (9,52%) 

4. Kas dan Setara Kas – Rp498.519.000 (9,90%) 

5. Harta Lainnya – Rp193.967.971 (3,85%) 

Sorotan Perbedaan 

Sadarsyah mencatat lonjakan kekayaan yang luar biasa, terutama dari aset tanah, bangunan, dan kendaraan mewah seperti Toyota Fortuner. Sementara itu, Iwan Mursalin yang menduduki jabatan lebih tinggi hanya mengalami kenaikan sekitar Rp2,2 miliar, dengan catatan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp320 juta meski aset tetap bertambah. 

Pertanyaan Publik dan Transparansi 

Perbedaan mencolok antara kekayaan pejabat eselon III (sekretaris) dan eselon II (kepala dinas) ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Kenaikan kekayaan Sadarsyah yang mencapai lebih dari 500% dalam enam tahun menjadi sorotan, apalagi seluruhnya dilaporkan sebagai hasil sendiri dan tanpa hutang. 

LHKPN berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendeteksi potensi ketidakwajaran dan mendorong budaya integritas di birokrasi. Apabila tren kenaikan kekayaan berada di luar kewajaran, maka transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. 

Data bersumber dari laman resmi e-LHKPN KPK berdasarkan laporan tahunan per 31 Desember 2024 yang disampaikan pada awal 2025. (Red)