Bandar Lampung - Lampung diguncang oleh pernyataan dari Ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung, Novianti, S.H., yang menilai Gubernur Arinal Djunaidi sebagai kegagalan besar dalam menjaga kualitas pendidikan di provinsi tersebut. Pernyataan ini menjadi sorotan utama publik, terutama menjelang Pilkada 2024. 

Novianti menegaskan bahwa serangkaian masalah dalam dunia pendidikan Lampung, seperti kurangnya upaya pembinaan terhadap maraknya aksi tawuran antar pelajar, keterlambatan pembayaran sertifikasi guru yang kerap terjadi, dan ketidak jelasan terkait TPG 100% Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru SMA/SMK tahun 2024, menjadi bukti kegagalan Arinal Djunaidi sebagai pemimpin.

"Lembaga Bantuan Hukum PEKAT-IB telah menerima pengaduan berkaitan dengan hak-hak dari para guru SMA/SMK yang terkesan diabaikan oleh Pemerintah, sehingga Provinsi Lampung membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jelas dan komitmen kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, Arinal Djunaidi telah gagal memenuhi harapan masyarakat," kata Novianti, S.H., dalam konferensi persnya (11/5). 

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai nasib politik Arinal Djunaidi, yang saat ini tengah mempertimbangkan untuk maju kembali sebagai calon gubernur Lampung pada Pilkada mendatang. Dengan deretan skandal dan kegagalan yang terungkap, banyak pihak mulai meragukan kesesuaian Arinal Djunaidi untuk mencalonkan diri.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat semakin memuncak dengan pengungkapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait utang Pemprov Lampung sebesar Rp1,08 Triliun. Alzier Dianis Thabranie, seorang tokoh masyarakat, menyerukan agar lembaga penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, terutama karena kejadiannya menjelang Pilkada. 

Pernyataan kritik dan aspirasi Novianti ini, memperkuat tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin daerah. "Masyarakat Lampung menantikan langkah konkret dan tanggap dari para calon gubernur untuk menyelesaikan permasalahan yang telah menghantui sektor pendidikan dan keuangan", tutupnya.

Sementara terpisah hingga berita ini diterbitkan, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Susi, belum memberikan tanggapan terkait permasalahan pencairan TPG para guru SMA/SMK yang terlambat, TPG THR 100% dan rapel kenaikan gaji tahun 2024 yang belum dibayarkan. (GANDI)