Terima Aksi Damai, Kerjasama Dengan Perusahaan Pers Harus Transparan dan Sesuai Peraturan 

 ANDALASNET.COM  

Tubaba - Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah menerima langsung aksi damai penyampaian aspirasi puluhan wartawan yang mengatasnamakan Media Tubaba Bersatu (MTB) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika setempat pada Senin (08/09/2025). 

Nadirsyah menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan tertib. 

“Kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan teman-teman wartawan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan selalu bersinergi dengan Pers dalam membangun daerah. Kami berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan dalam menjalin kerja sama penyebarluasan informasi  sesuai dengan peraturan,“ tegasnya. 

“Ke depan kita bersama akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan, Pemerintah Daerah tidak dapat menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah diatur seperti menggunakan INAPROC dalam proses belanja, karena kerja sama ini dilakukan dengan Perusahaan Pers sebagai penyedia jasa” ujarnya lebih lanjut. 

Atas aspirasi yang disampaikan, Penjabat Sekretaris Daerah, Perana Putera, S.H., M.H. menyampaikan tanggapan beberapa poin penting dari pemerintah daerah, yakni: 

1. Akan selalu melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pejabat, termasuk di jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan mekanisme dan aturan sistem pembinaan kepegawaian ketentuan perundang-undangan.
2. Memastikan penggunaan anggaran dan proses belanja sesuai dengan regulasi yang berlaku, transparan, serta terbuka untuk diawasi
3. Kerja sama dengan media hanya dilaksanakan melalui Perusahaan Pers yang profesional melalui mekanisme e-purcashing INAPROC dari LKPP untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi.
4. Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat, pos belanja publikasi pemerintah daerah hanya ditempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Penyederhanaan prosedur belanja publikasi pemerintah daerah dapat dilakukan sepanjang tidak menyalahi regulasi dan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi ini sesuai jalur yang ada, prinsipnya, pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan konstruktif sepanjang tidak menyalahi mekanisme dan regulasi yang ditetapkan,” pungkas Perana. 

Turut mendampingi dalam penerimaan aksi damai ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Untung Budiono, S.Sos, M.H., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso, S.Sos, M.H. serta jajaran pejabat terkait dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
(Bas/Zul)