Lampung Barat - Ada apa dengan SDN 2 Tanjung Raya dalam realisasi dana BOS pihak sekolah tidak melibatkan komite dalam LPJ, RKAS serta RAPBS diduga tanda tangan dipalsukan. 

UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah / madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

Salah satu tugas utama Komite sekolah ialah : Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. 

Namun berbeda halnya yang terjadi dilingkup SDN 2 Tanjung Raya Menurut keterangan Komite saat diwawancarai dikediamannya dirinya tidak dilibatkan dalam konteks apapun disekolah tersebut baik itu kegiatan sekolah maupun pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Saya jadi komite kurang lebih sudah 8 tahun sebelum kepala sekolah yang sekarang ini, kalau kepala sekolah yang dulu masih kadang diajak rapat, tapi sejak ganti kepala sekolah yang sekarang ini gak ada, seinget saya cuma sekali kemarin dithun ini pas mau perpisahan anak-anak saja." Terangnya 

Saat disinggung mengenai Stampel (cap komite) dirinya menerangkan ada dua stampel dirumah miliknya serta sekolah juga mencetak stampel komite juga. 

Masih menurutnya mengenai pelaksaan dana BOS dirinya tidak mengetahui jumlah dana Bos, terlebih realisasinya bahkan mengenai laporan pertanggung jawaban (LPJ), rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan, rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS). 

"Saya tidak pernah tahu berapa dan Realisasinya terlebih rinciannya, mengenai tanda tangan saya dalam berkas LPJ, RKAS ataupun RAPBS kalaupun ada tanda tangan saya maka itu bukan tanda tangan saya ya mungkin menurut Meraka saya sibuk tetapi saya selalu siap kalau dibutuhkan pihak sekolah" Imbuhnya dengan nada kecewa. 

Dengan hal ini, diharapkan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lampung Barat, Inspektorat maupun Aparat penegak hukum untuk lebih jauh dalam menyikapi informasi yang kerap terjadi disatuan pendidikan sekolah yang ada di kabupaten lampung barat. 

Penulis : Dewi (jj)